(ProgresifNews.com) PESAWARAN – Kucuran anggaran yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran untuk merealisasikan sembilan proyek sistem pengelolaan air limbah domestik setempat / terpusat, nyatanya tidak memberikan dampak positif bagi upaya penanganan Stunting sebagaimana yang digemborkan. Padahal nilai proyek yang dikeluarkan untuk urusan ini mencapai Rp4.880.000.000 tapi menhasilkan kualitas pekerjaan yang buruk, nilai anggaran yang luar biasa besar ini juga sarat potensi penggelembungan alias mark-up.
Koordinator LSM GRAK Lampung, Chaidir menyebut jika dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya diketahui jika pekerjaan pengelolaan sistem air limbah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran terbagi kedalam dua kategori pekerjaan, antara lain sistem domestik setempat dan terpusat.
Chaidir menyebut jika dalam eksekusi pekerjaan dimaksud, pihak Dinas PUPR Pesawaran mempercayakan pelaksanaannya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di masing-masing wilayah lokasi pekerjaan. Dengan maksud agar masyarakat dapat menjaga kualitas pekerjaan yang mereka laksanakan untuk kepentingan mereka sendiri, serta menekan nilai anggaran supaya tidak terlalu meledak.
Tapi kenyataannya justru pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok Swadaya masyarakat itu menghasilkan pekerjaan yang amburadul dan aroma Korupsi sangat kentara dari proyek tersebut. Bahkan terdapat kelompok yang sengaja menarik sejumlah dana dari masyarakat.
Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan yang menghabiskan anggaran hingga Rp560.000.000.
Pihak KSM setempat sengaja meminta sejumlah dana kepada masyarakat penerima bantuan dengan dalih untuk biaya penggalian lubang tangki septik, atau masyarakat diminta untuk melakukan penggalian secara mandiri jika tidak mampu membayar upah tukang.
Akibatnya, terdapat masyarakat calon penerima bantuan yang memilih untuk membatalkan bantuan yang akan diterima lantaran tidak memiliki biaya untuk membayar upah tukang dan tidak sanggup melakukan penggalian secara mandiri.
Selain komplain soal tarikan dana tersebut, juga muncul keluhan menyangkut kualitas material pekerjaan yang dianggap sangat buruk, seperti penggunaan material paralon yang terlalu tipis dan proses pembangunan tangki septik yang terkesan asal-asalan.
Selain itu, dari penelusuran lebih lanjut diketahui jika kondisi hasil pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang berada di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin juga dalam keadaan terbengkalai, padahal nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp600.000.000.
Pelaksanaan DAK Sanitasi di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin ini terbagi kedalam dua jenis pekerjaan, yaitu sambungan rumah warga dengan pembangunan fasilitas MCK Umum berikut lokasi penampungan IPAL yang lokasinya bersebelahan.
“Kondisi sambungan rumahnya, kualitasnya sama buruk dengan yang ada di desa lainnya, bahkan untuk fasilitas MCK kondisinya lebih memprihatinkan. Seharusnya hal seperti ini menjadi perhatian pihak Dinas PUPR Pesawaran agar serapan anggaran yang dilakukan bisa betul-betul sesuai dengan hasil pekerjaan yang ada,” ujar Chaidir.
Dia menambahkan bahwa fasilitas MCK umum yang diperuntukan bagi masyarakat tidak memiliki fasilitas listrik dan tidak dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya, sehingga terkesan mubazir dan hanya menghamburkan uang negara.
