(ProgresifNews.com) KOTABUMI — Miris, tercoreng kembali nama baik dunia pendidikan Prov. Lampung oleh dugaan perilaku tidak terpuji Oknum Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara yang terindikasi kuat adanya indikasi Korupsi anggaran BOS hingga Pungli yang dilakukan oknum – oknum sekolah demi kepentingan pribadi.
Dana BOS disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia yang masing-masing KPPN meliputi penyaluran sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang SD,SMP, SMA, SLB atau yang setara. Dengan bertujuan agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Justru kenyataannya tak sedikit para oknum-oknum melakukan pemanfaatan anggaran tersebut guna dijadikan memperkaya diri oleh pemangku kebijakan disana.
Diketahui SMA Negeri 3 Kota Bumi tahun 2021-2022, menerima bantuan BOS dengan total sebesar Rp.1.667.850.000 Dengan rincian sebagai berikut: Tahap 1 Rp. 500.373.000, Tahap II Rp. 667.164.000, Tahap III Rp. 500.373.000
Dari besaran anggaran yang dikelola pihak sekolah yang di susun menjadi 12 aitem. Dari 12 aitem tersebut terdapat adanya kegiyatan yang diduga kuat menjadi lahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti kegiyatan program :
Administrasi kegiatan sekolah Yang menghabiskan anggaran dengan total Rp.445.105.996 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan total Rp.224.303.600. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran dengan total Rp.221.867.500.
Dari hasil pengamatan dilapangan oleh wartawan koran ini, diduga anggaran tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya oleh pihak Sekolah bahkan kuat dugaan kegiyatan tersebut Fiktip.
Adanya hal ini bukan tanpa dasar, anggaran yang tiap tahun terus meningkat pengajuan anggaran, Namun kegiyatan disana seolah jalan di tempat, tidak ada peningkatan yang di lakukan pihak Sekolah.
Hal itulah Seharusnya menjadi tamparan keras untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Lampung agar berbenah. Sudah waktunyanya Dinas Pendidikan diminta melakukan evaluasi dan pengawasan terkait penggunaan anggaran BOS, khususnya anggaran BOS di SMA Negeri 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.
Bahkan menurut informasi dari beberapa Walimurid disana tiap bulannya mereka dipungut iyuran yang berkisar Rp.1.200.000. Persiswa. Namun hal ini akan dibeberkan pada edisi mendatang.
Diharapkan pihak Inspektorat Provinsi Lampung maupun (APH), agar segera melakukan pengembangan dugaan adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang dilakukan oleh para oknum-oknum pihak sekolah disana, dan Bila mana data yang ada diredaksi ini dibutuhkan, kami siap memberikan Data yang ada.
Mau tau tanggapan Junaedi selaku Kepala sekolah SMAN 3 Kota Bumi terkait dugaan adanya indikasi Mark-up dan Korupsi baca edisi mendatang.
Editor : Putra
