(ProgresifNews.id) KOTA BUMI—-Ketua Dpc Pospera Lampung Utara Juaini Adami, menyatakan siap mengawal setiap laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Utara, seperti hal nya dugaan Korupsi yang diberitakan oleh wartawan koran ini dengan judul “SOROT ANGGARAN BPBD LAM-PURA RP 6,6 MILIAR” Juaini Adami dengan tegas mengatakan hal itu terjadi lantaran lambatnya melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan APBD, akibat hal itu menjadi lambatnya pemeriksaan ke ranah hukum. Ucapnya.
Iya menambahkan, Bukan hanya dugaan korupsi saja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara, seperti adanya dugaan pemotongan upah gajih pegawai honor yang diduga sebesar Rp400 ribu. Hal itu menurutnya para oknum di BPBD, sudah amat keterlaluan, Bagai mana tidak duit honor yang seharusnya Rp1.400.000. Namun diterima oleh para honor disana hanya Rp1.000.000. Saja. Hal itu kan artinya parah. Tutupnya.
Seperti kita ketahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-Swakelola) tahun 2022 milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp6,6 miliar dengan rincian 143 paket penyedia mulai disorot.
Berdasarkan informasi dan analisa terdapat adanya dugaan mark-up hingga korupsi pada kegiyan APBD, dalam pengelolaan yang dipecah menjadi 19 kegiyatan belanja pembelian alat tulis Kantor (ATK) dengan Total pagu Rp333.887.500. dengan nominal sebesar itu dinilai beberapa elemen masyarakat disana terkesan pihak dinas dengan sengaja melakukan pemborosan anggaran, bagai mana tidak, tiap tahunnya anggaran yang dihabiskan untuk pembelian ATK saja terus meningkat pertahunnya.
Dan bukan hanya kegiyatan itu saja yang dinilai adanya indikasi mark-up dan korupsi, seperti
– Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiyatan Kantor/Prabot sebanyak 2 paket senilai Rp95.707.500.
– Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah Rp133.350.000.
– Belanja Personil Komputer senyak 2 paket penyedia dengan total Rp72.980.000.
Diduga bukan hanya kegiyatan APBD murni saja yang menjadi lahan bancakan oleh para oknum dinas BPBD Kabupaten Lampung Utara, seperti kegiyatan belanja Swakelola dengan total Pagu senilai Rp2,2 miliar untuk pembelajaan kegiyatan sebanyak 32 paket belanja. Diantaranya sebagai berikut:
– Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp228.630.000.
– Belanja jasa tenaga operator komputer yang dipecah menjadi 3 paket penyedia dengan total Rp147.300.000.
– Belanja perjalanan dinas biasa yang di pecah menjadi 4 paket penyedia dengan total Rp190.425.000.
Seharusnya bila mana pihak BPBD Lampung Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2022. Hal itu pasti tidak akan terjadi. Dan seandainya seperti Inspektorat dan DPRD dapat mengamati hingga dilakukan pengawasan sesuai pungsinya, oknum-oknum nakal yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung tidak akan berani melakukan dugaan Mark-up,korupsi tersebut.
Sebagai contoh kecilnya, seperti Besaran Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota Rp 380.000/OH dan dalam kota
Rp 150.000/OH,
Dari kita lihat kegiyatan ini saja sudah dapat kita Pastikan bahwa kegiyatan yang di Kelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Lampung Utara. Dipastikan banyaknya indikasi Mark-up hingga korupsi.
Terkait hal ini selaku Kepala dinas belum dapat dikonfirmasi, wartawan koran ini mencoba menghubungi dan mengirimkan relis pemberitaan melalui Pesan WhatsApp nya tidak dibalas.
Adanya hal ini, Disinilah Intitusi Aparat Penegak Hukum (APH) di uji, seharusnya bila mana Penegak Hukum disana sungguh sungguh ingin membongkar dugaan yang di lakukan oleh para oknum tersebut, bukanlah masalah yang sulit untuk diungkap, tak jarang masyarakat disana Bak seolah Seperti fenomena gunung Es, yang kelihatan baru puncaknya, dan di bawah belum terlihat.
Namun hal ini akan dibeberkan secara detail edisi mendatang. (Tim)