(ProgresifNews.id) Bandar Lampung—Dinas Sosial Lampung segera menindak tegas adanya laporan dan aduan terkait 700 lebih keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, yang dipaksa membelanjakan bantuan sosial di e-warong.
“Adanya laporan ini langsung kami rapatkan, akan kami koordinasikan karena kami dari kemarin juga sudah lakukan monitoring. Dengan adanya laporan pasti akan langsung kami pantau,” kata Kadinsos Lampung Aswarodi, Minggu, 27 November 2022.
Menurut dia, Pemerintah Pusat tegas tidak boleh mengarahkan masyarakat atau KPM membelanjakan bansos ke satu warung. “KPM bebas belanja di mana saja, jenisnya bisa ditentukan. Hanya memang disarankan dibelanjakan sembako tidak boleh beli yang lain,” ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah Pusat tegas tidak boleh mengarahkan masyarakat atau KPM membelanjakan bansos ke satu warung. “KPM bebas belanja di mana saja, jenisnya bisa ditentukan. Hanya memang disarankan dibelanjakan sembako tidak boleh beli yang lain,” ujarnya.
Dia menegaskan jika aparat desa atau yang mengatasnamakan pihak desa mengintimidasi dengan memaksa KPM belaja di satu warung, merupakan hal yang tidak pantas dilakukan, masyarakat bisa laporkan hal tersebut.
Adanya intimidasi ini tidak boleh atau mengatasnamakan e-warong. Kami mengimbau masyarakat jangan mau dipaksa dan harus berani melaporkan ke kami atau ke kepolisian. Karena sudah ada aturannya dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Dia menambahkan Dinsos Lampung sesuai Permensos No. 5 Tahun 2022 melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, tepat jumlah, serta tepat waktu. “Mekanisme penyaluran ini diberikan secara tunai, masing-masing KPM menerima tunai. Saya harap tak ada lagi hal seperti ini di daerah lain, tutupnya. (Tim)
