Sabtu, Februari 4, 2023
BerandaNasionalPastaskah Indonesia Disebut Negara Maritim

Pastaskah Indonesia Disebut Negara Maritim

(ProgresifNews.id) INDONESIA —- Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan 70% wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara de facto, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6.4 juta km2 (Pushidrosal, 2018) dan menempati urutan kedua negara di dunia dengan garis pantai terpanjang mencapai ± 99.083 km dibawah Kanada, ± 202.080 km (sumber: World Atlas).

Dari keseluruhan luas wilayah perairan Indonesia, hampir seluruhnya memiliki potensi kekayaan yang melimpah mulai dari perikanan, industri maritim, hingga pariwisata. Namun dari fakta-fakta yang ada, lantas apakah Indonesia masih pantas menyandang gelar ‘negara maritim’ dari segi pengelolaan wilayah pesisirnya?

Jika kita mendengar kata pesisir, lantas pantai dan nelayan sudah tidak asing lagi kita dengar. Ya, secara definisi wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi perubahan di darat dan di laut (UU No. 1 Tahun 2014).

Berdasarkan definisi tersebut, pantai sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut sedangkan nelayan merupakan unsur masyarakat pesisir yang hidup dekat dengan wilayah perairan laut. Seperti yang kita ketahui, letak pantai sangat jauh dari akses perkotaan ataupun wilayah ekonomi daerah sehingga masyarakat pesisir cenderung kurang diperhatikan.

Pada kondisi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir dengan yang non-pesisir.

Di samping itu, masyarakat pesisir di Indonesia masih menghadapi persoalan utama yang sampai sekarang masih terjadi dan akan terus terjadi jika tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat. Persoalan tersebut menjadi faktor atas tingginya kerentanan wilayah pesisir menghadapi bencana alam dan perubahan iklim.

1. Tingkat Kemiskinan

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi negara ini adalah menyangkut kemiskinan penduduk, baik di level kota besar sampai pada level pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan fakta-fakta yang ada bahwa Indonesia memiliki SDA laut yang melimpah nyatanya tidak menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal ini mungkin terjadi karena masih kurangnya atensi dan keseriusan pemerintah dalam pembangunan & pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang katanya diklaim sebagai “Etalase Nusantara”. Faktanya, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah dimulai sejak 2005 lalu hingga kini berjalan sangat lambat.

Kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir secara mikro disebabkan karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan kontribusi pendapatan yang timpang artinya kepemilikan sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah akan sangat mempengaruhi kemiskinan penduduk.

Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor utama munculnya kemiskinan, dimana rendahnya kualitas sumber daya manusia mengindikasikan rendahnya produktivitas masyarakat sehingga berbanding lurus dengan pendapatan yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, dan diskriminasi. Selain itu kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal (Sharp, et. al, 1996).

2. Kerusakan Sumber Daya Pesisir

Sebagai wilayah yang dekat dengan perairan, wilayah pesisir memiliki potensi kekayaan sumberdaya yang sangat melimpah. Pemanfaatan wilayah pesisir memang sangat membantu dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah, namun sadarkah bahwasanya pemanfaatan wilayah pesisir di Indonesia masih belum diimbangi dengan upaya preventif secara masif serta kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap pesisir masih cenderung rendah sehingga berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pesisir yang berpengaruh pada eksistensi sumberdaya pesisir.

Penanggulanagan kerusakan di wilayah pesisir menjadi problematika yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini, bahkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir semakin meluas dan mengkhawatirkan hingga saat ini. Menurut Supriyanto (2003), kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dimungkinkan terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor alami yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi secara alamiah (pasang surut, angin, gelombang, arus, sedimentasi, dan kedalaman) dan faktor antropogenik berupa kegiatan manusia di wilayah pesisir yang tidak mengindahkan kaidah alam. Dari bukti yang ada di lapangan, dominasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir secara garis besar disebabkan karena adanya pencemaran, degaradasi fisik habitat, eksploitasi SDA berlebih, abrasi pantai, hingga alih fungsi kawasan konservasi untuk peruntukkan pembangunan yang terjadi akibat aktivitas manusia sebagai penyebab utama.

Perhatian terhadap kerusakan ekosistem pesisir harus secara cermat dan mendalam. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir akan selalu diikuti munculnya permasalahan-permasalahan lingkungan. Kestabilan ekosistem inilah yang jarang diperhatikan oleh masyarakat hingga para pemegang kepentingan (stakeholder), sehingga anggapan bahwa kerusakan ekosistem pesisir adalah konsekuensi yang muncul akibat adanya kegiatan pengelolaan merupakan suatu hal yang wajar. Mirisnya, di Indonesia masih banyak ditemui kasus dimana banyak stakeholder yang cenderung enggan dalam melakukan perbaikan dan rehabilitasi ekosistem pesisir setelah dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh sebab itu, jika tidak secepatnya dilakukan penanggulangan secara optimal maka dikhawatirkan sumber daya pesisir dan laut akan semakin terdegradasi dan mengancam aktivitas masyarakat pesisir.

3. Diskriminasi Pembangunan

Apa yang pertama kali muncul di benak kita ketika mendengar kata ‘perkotaan’ ? Sebagian dari kita setuju mengatakan bahwa perkotaan sebagai wilayah dengan bangunan mewah, tempat hunian & sanitasi yang layak, kemudahan akses transportasi dan informasi, dan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai lainnya. Namun, kondisi yang demikian tidak akan pernah ditemui jika berkunjung ke wilayah pesisir. Apabila dibandingkan, kondisi wilayah pesisir dengan perkotaan di Indonesia terdapat perbedaan yang sangat signifikan ibarat langit dan bumi. Kembali, hal ini bisa terjadi karena adanya tumpang tindih pada perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur wilayah pesisir dan non-pesisir.

Infrastruktur secara definisi merupakan suatu barang komplementer yang sangat diperlukan sebagai investasi dan menjadi faktor penentu pertumbuhan jangka panjang (Jhingan, 2004). Infrastruktur mengacu pada sistem fisik terkait penyediaan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lainnya untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan secara ekonomi dan sosial.

Setiap lingkungan tak terkecuali wilayah pesisir membutuhkan fasilitas -fasilitas dasar guna memenuhi kebutuhan serta mendukung berbagai aktivitas masyarakat pesisir. Fasilitas dasar tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Sarana lingkungan meliputi jaringan jalan, listrik, air minum, sanitasi limbah, dan lain-lain; dan Prasarana lingkungan berupa fasilitas bangunan seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.

Permasalahan dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir di Indonesia pada dasarnya adalah masalah manajemen serta pelaksanaannya belum secara terpadu, namun masih bersifat sektoral. Koordinasi yang belum baik juga merupakan salah satu kendala, sehingga koordinator atau leading sector yang menangani pengelolaan pesisir dan laut menjadi tidak jelas.

Selain itu, pemahaman atas pengelolaan pesisir secara terpadu oleh aparat pengelola belum merata atau tidak paham sama sekali, lemahnya kerangka hukum untuk pengelolaan pesisir di daerah diikuti dengan lemahnya penegakan hukum, serta tidak adanya komitmen dan dana yang berkelanjutan merupakan beberapa masalah manajemen yang lain dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir. Oleh sebab itu, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia terhambat dan belum dapat dilakukan secara optimal.

terjadi selama ini pada wilayah pesisir Indonesia selama ini. Menurut kalian masih pantaskah Indonesia disebut Negara Maritim jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan wilayah pesisirnya ? (HQ)

BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Terkini