Jumat, Januari 27, 2023
BerandaBandar LampungDiduga Para Mafia Pajak Kota Bandar Lampung Akhirnya Kena Batunya

Diduga Para Mafia Pajak Kota Bandar Lampung Akhirnya Kena Batunya

(ProgresifNews.id) BANDAR LAMPUNG—— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, geledah Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Kamis (4/11/2022).

Penggeledahan Kantor (BPPRD) tersebut dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung “Hutamrin” memimpin langsung penyidikan kantor BPPRD di lantai lima gedung tersebut.

Hal itu dilakukan lantaran adanya dugaan tindak pidana korupsi retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut Pengakuan Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, Kamis (3/11/2022). Penggeledahan ini kegiatan ke dua atas dugaan kasus korupsi retribusi sampah di DLH Kota Bandar Lampung,” ucapnya kepada awak media.

Sebelumnya, Kejati Lampung pada 4 Oktober 2022, sebelumnya melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi sebanyak tujuh orang terkait tindak pidana korupsi pemungutan retribusi sampah pada DLH Bandarlampung tahun 2019-2021.

Tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejati Lampung pada tanggal 20 September 2022, telah resmi menaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan.

Peningkatan status tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: Print-07/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 9 Juni 2022.

DLH Kota Bandar Lampung dalam perkara tersebut tidak memiliki data induk wajib retribusi sesuai dengan penetapan dari kepala dinas (kadis), sehingga tidak diketahui potensi pendapatan nyata dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandarlampung.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2021, DLH Bandarlampung ditemukan adanya fakta perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi serta karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi.

Ditemukan pula adanya fakta hasil pembayaran retribusi yang dipungut oleh petugas penagih retribusi baik dari DLH maupun UPT pelayanan persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam serta adanya penagih retribusi yang tidak memiliki surat tugas resmi.

Selain itu, sejak tahun 2019, hingga tahun 2021, oleh DLH Bandarlampung ditemukan adanya fakta hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi, ucapnya. (Tim)

BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Terkini