(ProgresifNews.id) KOTA BUMI—-Diketahui, dugaan korupsi berawal dari adanya proyek Pengadaan peralatan dan kelengkapan Kantor Belanja Modal Personal Computer, Laptop dan Printer, dengan anggaran realisasi senilai Rp 785 juta, yang dipecah dalam 10 paket kegiyatan perbelanjaan untuk pembelian 14 unit, hal itu kuat dugaan terindikasi mark up, bagai mana tidak. Harga dipasaran, kisaran per-satu unit Komputer yang memiliki kapasitas terbaik, hanya di bandrol seharga Rp 11,7 juta, itu sudah termasuk Komputer yang terbaik.
Dapat dibayangkan berapa anggaran yang sisa dari nominal Rp 785 juta tersebut bersumber dari APBD Lampung Utara Tahun 2021, senilai Rp 21 miliar.
Jika terbukti, korupsi dalam situasi bencana non-alam seperti pandemi sebenarnya diancam sanksi yang sangat berat: pidana mati. Beberapa pejabat negara bulat mendukung itu meski belum tentu hakim memvonis demikian. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium empat yang susah disembuhkan dan yang lebih parah lagi terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu.
Iwan selaku warga Sribasuki mengatakan, “Rasa prihatin dengan kondisi Lampung Utara semakin disorot oleh banyak kalangan warga baik dari dalam daerah maupun berada diluar daerah, keprihatinan dengan kondisi Lampung Utara yang masih jalan di tempat dan terbelekang pembangunannya, ujarnya.
Iya menambahkan,” Kenapa kita katakan demikian, sebab cukup aneh pemerintah saat ini, kalau tidak mau melanjutkan program yang sudah diciptakan oleh pemerintah terdahulu, mengapa tidak menciptakan program yang baru, paling tidak demi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi saat ini justru masyarakat makin terpuruk pendapatannya,” ungkapnya kepada wartawan, tanggal,1/6.
Adanya dugaan yang dilakukan Oknum Kepala Bagian Perlengkapan Sekertariad Pemda Lampung Utara, dalam Pengadaan peralatan dan kelengkapan Kantor Belanja Modal Personal Computer, Laptop dan Printer, yang menghabiskan anggaran senilai Rp 785 juta, ” YUSTIAN ” mengatakan Kegiyatan Pengadaan peralatan dan kelengkapan Kantor Belanja Modal Personal Computer, Laptop dan Printer, Bukan kegiyatan di kami. Ucapnya melalui Kepala Dinas Kominfo, Doni Ferwari Fahmi, S.E., M.M.
Secara regulasi pemerintah dipaksa terbuka, tapi untuk bagaimana aturan itu diterapkan, nah itu sepertinya belum secara sistemik berjalan di Pemkab Lampung Utara.
Seperti diketahui, anggaran yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/SWAKELOLA), Tahun 2021, untuk menunjang kinerja Sekertariad Pemda Lampung Utara menerima kucuran sebesar Rp 21.077.000.000. Dalam pembiayaan kegiyatan sebanyak 410 paket kegiyatan.
– Dalam rincian APBD Rp 12.268 miliar, dengan total kegiyatan 157 paket.
– Dalam rincian Swakelola Rp 8.809 miliar, dengan total kegiyatan 253 paket.
Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya, tunggu edisi mendatang. (tim)
