(ProgresifNews.id) LAMPUNG BARAT – Bangunan embung dan saluran buang yang terkoneksi dalam proyek peningkatan jalan ruas 129/ Simpang Sebelat-Sukarame dari dana PEN 1 senilai Rp10.050.757 dianggap sebagai pamungkas paling canggih dalam mendongkrak nilai proyek peningkatan jalan sepanjang 1.75 kilometer tersebut.
Sebab menurut Koordinator Liputan Serikat Jurnalis Independen (SJ-I) Lampung, Ajad Sudrajat, bangunan embung dan saluran buang tersebut akan mampu menutupi membengkaknya anggaran pembangunan jalan dengan jenis perkerasan hotmix yang judul besarnya PEN 1.
“Kalau anggaran 10 miliar lebih sedikit itu hanya digunakan untuk peningkatan jalan saja, pasti muncul polemik dan pertanyaan di masyarakat, tapi kalau ada embel-embel lain, seperti pembuatan embung dan saluran buang maka ada selah sanggahannya dan dugaan mark-up nya tidak terlalu kentara,” ujar pria yang biasa disama Bung Ed ini.
Bagi Ajad, untuk melihat potensi mark-up dalam proyek PEN 1 itu sangat mudah, sebab jika dilakukan perbandingan dengan proyek pembangunan jalan di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung, pasti akan muncul suatu pemikiran soal selisih anggaran yang tidak terlalu jauh dengan volume pekerjaan yang jauh berbeda.
“Lokasi Sukabanjar anggarannya Rp14 miliar panjangnya kurang lebih 5 kilometer, dengan akses medan yang jauh dan lebih sulit. Sedangkan PEN 1 anggaran Rp10 miliar untuk 1.75 kilometer. Oh yaa, hampir saya lupa, kan ada embungnya yaa,” celetuk lelaki yang sudah malang melintang di dunia jurnalis Lampung ini.
Selain itu Ajad Sudrajat juga menyoroti limpasan air dari saluran buang yang berpotensi membanjiri areal persawahan milik warga dan ketiadaan pagar pengaman pada bangunan embung yang dikhawatirkan menimbulkan masalah dikemudian hari.
Lokasi embung itu persis di pinggir jalan dan tidak jauh dari kediaman warga, seharusnya dipasang pagar pengaman dan saluran buang diberi sekat jaring untuk pengamanan ekstra dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, atau paling tidak dipasang tanda peringatan bahaya,” ucapnya.
Sementara, menyikapi soal pernyataan-pernyataan yang dilontarkan pihak Dinas PUPR Lampung Barat khususnya Kabid dan Kasi Bina Marga, dirinya berharap agar Bupati Lampung Barat lebih selektif dalam memilih bawahan.
“Kalau mental pejabatnya saja sudah asal bunyi seperti itu, bagaimana masyarakat bisa berharap lebih untuk kinerjanya, dan sepertinya Lampung Barat tidak kekurangan SDM untuk menempati posisi-posisi strategis seperti itu,” imbuhnya. (Red)
