(ProgresifNews.id) KOTA BUMI—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mulai membidik pengunaan anggaran kegiatan yang di kelola dinas Perumahan dan pemukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Sejumlah pegawai hingga Kepala Bidang (Kabid) Perkim, sudah dimintai keterangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung I Made Agus Putra, mengatakan saat ini Kejati Lampung masih menyelidiki sejumlah kegiatan penggunaan anggaran negara yang dikelola oleh di dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lampura 2019,2020 hingga 2021.
Namun sejauh ini belum bisa memaparkan dan menyimpulkan hasil penyelidikan. “Ya sementara masih mengumpulkan data dan bahan keterangan dan saat ini Kejati masih tahap penyelidikan,” kata Made, Rabu 6 April 2022.
Dari pengamatan awak media ini di lapangan, Kejati Lampung sejak sebulan terakhir. Sejumlah kepala bidang di lingkungan dinas Perkim Lampura sudah mulai diperiksa.
Sejumlah ASN dan beberapa Kabid sudah diperiksa guna penelifikan adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Seperti kita ketahui, anggaran pada tahun 2019, Dinas Perumahan dan Pemukiman direalisasikan anggaran yang bersumber dari APBD dan anggaran Swakelola senilai,
Rp 15.718 Miliar dengan total paket Proyek 44 paket.
Pada tahun 2020 dengan senilai Rp 3.645 miliar, guna membiayai paket proyek sebanyak 41 paket. dan pada tahun 2021, dengan total anggaran senilai Rp 33.566 miliar, dengan pembiayaan paket sebanyak 304 paket proyek.
Masyarakat Lampung Utara berharap Kejati harus serius mengungkap adanya indikasi KKN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM), Lampung Utara, sehingga masyarakat Lampung Utara tidak saling menuduh dan tidak menjadi polemik yang tidak pasti, dan apabila Kejati Lampung menemukan alat bukti yang kuat maka diminta Kejati Lampung untuk segera menaikan statusnya ke penyidikan dan menetapkan tersangka, Tutur warga Lampura.
