(Progresifnews.id) Tanggamus—-Terkait mencuatnya dugaan korupsi Dana Desa (DD),
Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Diduga akibat lemahnya pengawassan dan pembinaan.
Terkait hal itu, Ketua Lembaga Koordinator Komunitas Masyarakat Lampung (KOMA), Andika, Angkat Bicara, iya mengatakan Kita apresiasi Baik BPK, APH, Polri. Bila mau secara serius menindak kasus Ini, tapi yang bisa disoroti juga artinya pengawasannya lemah, kenapa ada desa yang bisa melakukan seperti itu?” Katanya.
Seperti diketahui Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tahun 2021, dikucurkan oleh pemerintah Pusat melalui anggaran APBN, sebesar Rp946.122.000.- yang bertujuan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. yang di bagi menjadi 3 tahap.
Lantaran besarnya anggaran diduga Suroyo gelap mata pasalnya setiap pengeluaran dana terkesan tidak transparan dan terindikasi tidak mengacu petunjuk pelaksana dan petunjuk tehnis (Juklak dan Juknis), sehingga anggaran Ratusan juta dengan mudah diambil untuk memperkaya diri (korupsi).
Hasil penyelusuran tim dilapangan, terdapat adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nopotisme (KKN), dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Sidodadi, tahun 2021, anggaran senilai Rp946.122.000.- seperti kegiyatan: – Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dengan total Rp134.602.000.-
– Kegiyatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa. Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
Rp. 127.000.000.-
– Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan
Rp. 15.000.000.-
– Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Keadaan Mendesak
Rp. 18.600.000.-
– Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 10.000.000.-
– Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Rp. 15.000.000.- Menurut keterangan yang dihimpun dilapangan diduga kurang diyakini kebenarannya kegiyatan tersebut, bahkan disinyalir Kegiyatan tersebut Piktif.
” Suroyo ” Selaku Kepala Pekon saat dikonfirmasi terkait adanya hal itu, beliau tidak dapat memberikan Tanggapan, dengan alasan kegitan tersebut belum diperiksa oleh Pihak Inspektorat Kabupaten. Dalihnya.
Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Inspektorat Tanggamus, ” Gustam ” diruang kerjanya, tanggal ( 3/2/2022 ),
” SUROYO SALAH TAPSIR ” ucap Gustam.
Gustam menambahkan ” yang bertanggung jawab kegiyatan tersebut ya pihak pekon, mereka harus Akuntabel, Transparan, dan Pemberdayaan Masyarakat. tutupnya.
Saat Berita ini dilansir, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), ” Zudarwansyah ” Kabupaten Tanggamus, Naik Pitam, saat diminta koreksi terkait adanya didugaan KKN yang dilakukan Pemerintah Desa Sidodadi.
Iya mengatakan melalui pia teleponnya mengatakan, “apa maksut kamu kok saya di minta koreksi berita itu, apa Maksut kamu, ucapnya dengan nada keras“.
Adanya jawaban yang dilontarkan Zudarwansyah, seolah terkesan tidak memahapi Tugas dan Pungsinya selaku Adepsi. Padahal tugas yang diamanahkan kepadanya ” untuk membangun sinergitas sebagai upaya kepaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Pemerintah Desa sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan ” dengan tujuan visi dan misi : Terwujudnya Pemerintah Desa yang maju, Sejahtera, Adil, dan Demokratis.
Sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (ditetapkan tanggal 30 Mei 2014).
Hal ini akan terus diungkap secara mendalam pada edisi mendatang, kuat dugaan anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat untuk disalurkan ke 275 pekon, dan 3 kelurahan. Dengan total senilai
Rp 290.451.321.000.- jadi lahan Bancakan. (Red)
