Jumat, Februari 3, 2023
BerandaLampung UtaraSiapa KKN Dinas PMD LAM-PURA

Siapa KKN Dinas PMD LAM-PURA

(Progresifnews.id) KOTA BUMI—– Pengolahan dan Penggunaan Dana APBD dan Swakelola milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Lampung Utara tahun 2021, senilai Rp 5 Miliar, untuk direalisasikan kegiyatan sebanyak 64 paket, diduga jadi lahan Bancakan, yang ditapsir mencapai Ratusan juta.

Tahun 2020 menjadi tahun yang buruk dalam sejarah peradaban manusia abad moderen. Negara-negara di dunia mengalami krisis besar akibat pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, kita semua telah menyaksikan dampak pandemi Covid-19 yang begitu mengenaskan. Kematian datang menjemput manusia setiap waktu. Angka kemiskinan meningkat kian pesat. Kesejahteraan hidup hanya sebatas utopia. Berjuta-juta jiwa manusia kesulitan mencari makan. Kecemasan dan ketakutan selalu membayang-bayangi. Kejahatan merajalela dan moralitas dibunuh hanya untuk bertahan hidup. Sungguh satu tahun yang kelam dan terasa amat panjang.

Namun Hal yang lebih mengejutkan dan membuat kita mengelus dada yakni adanya indikasi Mark-up dan KKN yang dilakukan Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa dan dalam pengelolaan paket kegiyatan. Dari total 64 paket kegiyatan yang diduga adanya indikasi MAark-up seperti kegiyatan :
– Belanja Honorrarium penanggung jawaban pengelola keuwangan Rp 182 juta.
– Belanja makan minum jamuan tamu
Rp 50 juta.
– Belanja makan minum rapat 3 paket dengan total Rp 69 juta.
– Belanja jasa tenaga keamanan Rp 59 juta.
– Belanja jasa tenaga komputer Rp 72 juta.
– Belanja alat tulis kantor yang di pecah menjadi 14 paket senilai Rp 97 juta.

adanya perilaku korup oknum pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sama sekali tidak memikirkan kelangsungan hidup masyarakat disana. Pihaknya hanya mengedepankan kebutuhan dan keuntungan pribadi.

Saat dikonfirmasi Abdurahman selaku Kadis Dinas PMD, bawasannya anggaran Rp 5 Miliar direalisasikan untuk Kekodim dan Juga Ibuk-ibuk PKK.
Iya menambahkan, ” Rp 1,2 Milyar untuk anggaran pemilihan Kepala Desa, dan Rp 1 miliar buat bayar tagihan Listrik, semua itu diluar dari dana BPJS Desa Terangnya.”

Namun dari anggaran untuk dana hibah tersebut abdurahman tidak menjelaskan berapa dana hibah yang diberikan kepada Kodim dan Ibuk-ibuk PKK, dalam hal ini diduga Abdulrahman tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah tersebut.

Hal ini akan terus di kupas secara mendalam pada edisi mendatang, karna kuat dugaan kegiyatan seperti Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang bersipat Nirlaba sebanyak dua Paket, dwngan total anggaran Rp 2,3 miliar, tak luput dari para oknum korupsi disana. (RED)

BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Terkini