Bandar Lampung — Ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, secara resmi dijadikan nama kota pada tahun 1983.
Saat itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, yang meresmikan pemakaian nama Kota Bandar Lampung.
Dikutip dari Buku ‘Sejarah Sosial Daerah Lampung Kotamadya Bandar Lampung’ terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984, pengajuan nama Bandar Lampung sebenarnya sudah dilakukan sejak 1965.
Namun tertunda hingga lebih dari 18 tahun karena sesuatu hal, dilansir dari Suaralampung.id pada Rabu (18/8/2021).
Sebelum bernama Bandar Lampung, kota ini bernama Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung.
Penamaan ini karena saat itu Kota Bandar Lampung terdiri dari Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung.
Di tahun 1982, terjadi pemekaran wilayah dengan masuknya tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kedaton, Panjang dan Sukarame.
Sebelumnya, tiga kecamatan itu berada di bawah naungan Kabupaten Lampung Selatan.
Bergabungnya tiga kecamatan baru ini membuat nama Tanjung Karang-Teluk Betung tak lagi relevan.
Sementara untuk menambah penamaan tiga kecamatan tersebut dinilai terlalu panjang.
Sebab itu dipilihlah nama Bandar Lampung.
Nama Bandar dipilih karena dinilai kota pelabuhan, yaitu pintu gerbang tempat keluar masuk orang dan barang.
Hasil-hasil bumi dari kabupaten lain dikeluarkan melalui Kota Bandar Lampung sebelum dikirim ke provinsi lain, utamanya Pulau Jawa.
Oleh karena itu, Bandar Lampung adalah bandar bagi daerah Provinsi Lampung.
Dimulai dari Teluk Betung
Sejarah Kota Bandar Lampung dimulai dari Teluk Betung.
Pada 17 Juni 1682, utusan Kesultanan Banten, Pangeran Aria Dipati Ningrat, memberi keterangan resmi kepada Residen Banten, William Caaf, bahwa Teloek Betoeng di tepi laut Teluk Lampung adalah daerah kuasa Banten.
Saat itu ditunjuk Dipati Teloek Betoeng, Temenggung Nata Negara.
Sebelumnya, nama Teluk Betung dikenal dengan nama Suti Karang.
Namun, nama Teluk Betung lebih lazim disebut karena memang daerah yang banyak teluknya.
Dinamakan Teluk Betung, selain karena berada di daerah teluk, wilayah ini berada di bawah kaki Bukit Betung.
Awal abad ke-15, Teluk Betung menjadi tempat berkumpulnya pedagang-pedagang yang membawa barang-barangnya melalui aliran sungai dan pantai.
Antara lain melalui Pelabuhan Sukamenanti (sekarang bernama Gudang Agen).
Pada Agustus 1682, Belanda menjadikan Desa Kuripan Pesisir, Perwata, dan Teluk Betung sebagai pabean, yaitu tempat penimbunan lada dari seluruh pelosok Lampung.
Pada tahun 1847, Belanda menjadikan Teluk Betung sebagai tempat kedudukan penguasa pemerintahan.
Sementara Tanjung Karang yang letaknya lebih tinggi, pada awal abad 19 mulai tumbuh mengarah sebagai kota.
Saat itu, Tanjung Karang menjadi tempat persinggahan pada pedagang yang membawa rempah-rempah dari pelosok Lampung.
Awalnya di daerah Simpur hanya berupa pasar sederhana, hingga Tanjung Karang berkembang menjadi sebuah pasar kota yang lebih lengkap dan ramai.
Pemerintah Belanda melihat Tanjung Karang lebih baik dan lebih sehat hawanya.
Belanda lalu mulai mengarahkan Tanjung Karang menjadi kota teratur.
Belanda menjadikan Tanjung Karang sebagai tempat tinggal yang berpusat di Enggal.
Para pejabat dan pegawai tinggi Belanda tinggal di Tanjung Karang.
Sementara Teluk Betung dijadikan pusat perdagangan serta perkantoran.
Di tahun 1850, Teluk Betung dijadikan pusat pemerintahan Belanda untuk daerah Lampung.
Meletusnya Gunung Kratatau di tahun 1883, membuat Teluk Betung porak poranda.
Inilah yang membuat Tanjung Karang lebih cepat berkembang.
Setelah Indonesia merdeka, Teluk Betung dan Tanjung Karang masuk bagian Kabupaten Lampung Selatan dengan status kota kecil.
Lalu di tahun 1956, status Kota Tanjung Karang dan Teluk Betung dinaikkan menjadi kota besar.
Setahun kemudian, status kota ini berubah menjadi Kotapraja Tanjung Karang-Teluk Betung.
Akhirnya, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 yang meresmikan pemakaian nama Kota Bandar Lampung. (*)
Foto: Tugu Adipura Bandar Lampung (Wikipedia)
